Menghapus Sistem Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Langsung

 On April 16, 2013  

Sudah lama saya berfikir tentang pemilihan kepala desa yang menurut saya sudah sampai pada titik mengkhawatirkan. Banyak sekali dampak buruk yang ditimbulkan terkait sistem pemilihan kepala desa (pilkades) secara langsung. Tentu saja saya berpedoman pada apa yang saya ketahui, baik secara langsung maupun lewat pemberitaan di media. 

Seperti apa yang pernah saya tuliskan sebelumnya, pilkades merupakan "kolaborasi" antara demokrasi dan uang, meski terkadang lebih cenderung uang daripada demokrasi. Sebenarnya bukan hal yang asing di negeri ini, ketika dari tingkatan lebih tinggi pun terkadang politik uang juga masih berlaku.

Gesekan di masyarakat lebih terasa, baik itu sebelum maupun sesudah pemilihan kepala desa dilakukan. Pada saat sosialisasi tentu akan terasa sekali gesekan yang terjadi, tentu saja hal tersebut tak lepas dari lingkup wilayah pemilihan yang sempit, sedangkan calon bisa lebih dari satu. Saling sikut sudah biasa, bahkan terkadang menghalalkan segala cara.

Pasca pilkades masih tersimpan dendam dan kebencian, pecah belah kerukunan masyarakat. Sering kita lihat dalam berita, tindakan anarkis pasca pilkades sering terjadi, intervensi, ancaman-ancaman, sampai tindak kekerasan pun sering terjadi. Rasa fanatik yang berlebihan bisa jadi pemicu perpecahan, apalagi bila tidak bisa menerima kekalahan, tentu buntutnya akan berkepanjangan.

Demokrasi yang tidak sehat. Saya cenderung memaknai sebagai adu kekuatan daripada demokrasi dalam arti yang sebenarnya, karena sering dijumpai bahwa uang lebih berperan daripada kecakapan, pengalaman, kepandaian dan segala sesuatu yang terkait dengan pemerintahan. Masyarakat lebih cenderung memilih mereka yang memberi uang yang paling tinggi nominalnya. Bahkan, mengkhianati kepercayaan calon pun dianggap hal biasa.

Apa yang saya sampaikan diatas hanya menurut pendapat saya, barangkali hanya sebagian kecil pengetahuan dari sekian luas fakta yang ada. Tapi, apa yang saya sampaikan barangkali juga bisa mewakili sedikit desa yang sudah tak layak lagi untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara langsung, karena tak ada lagi demokrasi, tak ada lagi rasa percaya, dan akan lebih baik kalau misalnya saja sistem pemilihan kepala desa diubah dengan sistem yang baru.

Kalau saya boleh berkhayal, misalnya saja pemilihan calon kepala desa bisa dilakukan dengan cara disaring lewat tes, lewat jajak pendapat, lewat program nyata, "lelang jabatan", atau apa pun metodenya, yang terpenting tidak melalui sistem yang seperti sekarang ini. Meski tujuannya baik, tapi sistem yang ada saat ini sudah jauh dari harapan, sisi negatif lebih cenderung mengemuka ketimbang hal-hal positif. Dampak sosial sangat terasa.

Saya yakin masih bayak desa yang mampu menyelenggarakan pemilihan kepala desa sesuai dengan tujuannya, tanpa ada efek buruk, sesuai dengan keinginan banyak fihak. Sudut pandang saya adalah sudut pandang efek negatif, karena itu nyata, fakta yang ada. Semoga bisa disikapi dengan bijak, untuk saya pribadi khususnya. Demikianlah.
Menghapus Sistem Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Langsung 4.5 5 Sukadi April 16, 2013 Sudah lama saya berfikir tentang pemilihan kepala desa yang menurut saya sudah sampai pada titik ...


13 comments:

  1. Tak jarang terjadi tindak kekerasan pasca pilkades, selain karena fanatisme pada calon yang didukung, banyaknya biaya yang dikeluarkan juga berpengaruh pada tingginya tensi politik lokal.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Itu kenapa saya berpandangan bahwa demokrasi yang ada di Indonesia (di tingkat desa khususnya) perlu dikaji lagi

      Delete
  2. Tetangga yang dulunya akur, rukun, bisa jadi bermusuhan hanya gara-gara pilkades, dan masih banyak dampak sosial lain yang timbul karena pilkades

    ReplyDelete
    Replies
    1. mungkin itu sedikit dari banyak dampak negatif pilkades langsung

      Delete
  3. Setuju.. kadang suka heran begitu fanatismenya sampe bisa rusuh.. padahal kalo kadesnya sudah menang.. mereka juga yg dilupakan

    ReplyDelete
    Replies
    1. itulah "hebatnya" Indonesia, banyak yang mengedepankan emosi dan fanatisme ketimbang akal sehat :(

      Delete
  4. mendingan kembali kepada musyawarah mencapai mufakat aja deh....kalau dead lock baru voting contohlah partai demokrat......hehehehehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. Setuju pak, ambil contoh yang baik-baik saja ya Pak he.he

      Delete
  5. Saya tidak tau demokrasi apa yang bagus dan cocok untuk di terapkan d Indonesia

    ReplyDelete
  6. Sulit untuk dihilangkan pak ttg pilkades, krn selain merupakan wujud demokrasi, juga pemilihan ini sdh ada sejak sblm adanya pemilihan presiden, pilkada prov dan pilkada kabupaten.
    Sebenarnya tdk sedikit kok pilkades yg berjalan lancar. Namun, sering tdk diliput di media massa.

    Oleh karena itu, kita perlu cerdas dlm menyerap informasi dr media massa.
    Saya berpandangan bahwa media massa dalm meliput di daerah sering kali menonjolkan hal2 aneh, kerusuhan, kekerasan, hal2 unik.
    Namun, ketika media meeliput birokrasi negara/pemerintah, selalu kritis.

    Apabila ada kegagalan sistem pst diliput sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan2, namun apabila meliput kesuksesan pemerintah, paling satu hari dah mentok.
    Mungkin itu sedikit pandangan saya pak.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tidak sedikit yang berjalan sukses, namun tidak sedikit pula yang berjalan kurang baik. Apa yang diliput media memang berita yang sekiranya "menjual", tapi bukan berarti liputan tersebut salah, kecuali kalau ditambahi agar terkesan bombastis.

      Pemilihan kepala desa Secara sistem memang sudah bagus, tapi terkadang aplikasi dalam pelaksanaannya sering melenceng.

      Bukan hanya sekali dua kali saya menemui kasus imbas pilkades, dan dampak sosial masih terasa meski sudah menahun, bahkan sampai berganti kepala desa.

      Terimakasih, Mbak :)

      Delete
  7. Bener banget mas...Pemilihan Kepala desa secara langsung memang demokratis...tapi cenderung anarkis. Di desa pakde saya di PATI setiap pemilihan Kades pasti ada huru hara, saling curiga, saling menjatuhkan.
    Saya setuju sekali dengan program pak Jokowi. Pemimpin harus di pilah pilah bukannya di pilih.

    ReplyDelete