Pilkades: Antara Uang Dan Demokrasi

Pemilihan kepala desa atau yang biasa disebut dengan Pilkades merupakan ajang pesta demokrasi ditingkatan desa. Pada hajat ini masyarakat akan memilih secara langsung untuk menentukan pemimpin desa yang menjadi pilihan mereka. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung, Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

Walaupun tingkatannya hanya desa, namun "panas"-nya bisa melebihi pilbup, pilgub, maupun pilpres. Biaya yang harus dikeluarkan oleh calon terbilang cukup besar, bisa mencapai puluhan, dan bahkan hingga ratusan juta rupiah. Saya sendiri tidak tahu pasti, tapi dari apa yang pernah saya dengar dari sumber yang saya percaya, untuk maju menjadi calon kepala desa kira-kira biayanya tak terjangkau oleh masyarakat awam yang uangnya pas-pasan alias tak punya modal.

Biaya pendaftaran, kampanye, pelantikan yang besar membuat banyak orang berfikir ulang untuk maju mencalonkan diri jadi kepala desa. Imbasnya pada niatan masyarakat yang enggan untuk maju menjadi calon karena besarnya biaya, oleh karenanya sering terdengar adanya kekecewaan dari calon kepala desa yang kalah. Gugat menggugat sudah menjadi hal yang umum pasca hasil pilkades di umumkan, demo atas ktidak-puasan hasil pilkades juga biasa, bahkan tindak anarkis pasca pilkades juga sering terjadi, dan sedikit banyak saya menyimpulkan bahwa modal yang begitu besar yang menjadi pemicunya.

Untuk saat ini, tak jarang kita menemukan hanya ada satu calon saja yang maju ke ajang pemilihan calon kepala desa. Hal ini bisa dikarenakan minimnya sumber daya manusia, atau bisa juga karena besarnya biaya. Untuk kasus calon tunggal biasanya nanti dalam pemilihan lawannya adalah 'kotak kosong', dan ini malah dianggap 'menakutkan', karena bisa saja banyak yang memilih 'kotak kosong' daripada memilih calon tersebut.

Sudah ada bukti bahwa calon tunggal kalah oleh 'kotak kosong', oleh karena itu sering terjadi ketakutan dan kekhawatiran dari calon tunggal, dan akhirnya butuh sebuah 'strategi' untuk menghindari kekalahan. Saat ini sudah banyak calon kepala desa yang merupakan pasangan suami istri, sudah bisa ditebak, mungkin saja hal ini untuk menghindari lawan kotak kosong. Mungkin terkesan aneh, saya pun heran saat pertama membaca sebuah baliho sepasang suami istri yang menjadi calon kades, namun ini adalah sebuah tren baru, dan inilah kenyataannya.

Demokrasi dalam pemilihan kepala desa mungkin saja hanya sebuah bungkus yang bila dibuka isinya tak lebih dari 'adu kekuatan' dukungan dan finansial. Seperti apa yang dikatakan oleh saudara saya dalam candaannya: "untuk mereka yang ingin maju jadi calon kepala desa, pasti jual tanah atau barang berharga lainnya". Entahlah, bisa benar dan bisa juga keliru apa yang dikatakan saudara saya tersebut.

Apa yang saya gambarkan diatas hanyalah sebuah contoh yang perlakuannya berbeda antara wilayah satu dengan yang lainnya. Saya tidak menyama-ratakan proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa antara wilayah satu dengan yang lainnya. Saya yakin dan percaya masih banyak proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa yang berlangsung baik dan tidak membutuhkan uang banyak. Jadi, tidak ada salahnya berandai-andai bisa jadi kepala desa tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak. Bisa?.