Pilkades: Antara Uang Dan Demokrasi

 On March 25, 2013  

Pemilihan kepala desa atau yang biasa disebut dengan Pilkades merupakan ajang pesta demokrasi ditingkatan desa. Pada hajat ini masyarakat akan memilih secara langsung untuk menentukan pemimpin desa yang menjadi pilihan mereka. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung, Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.
Walaupun tingkatannya hanya desa, namun "panas"-nya bisa melebihi pilbup, pilgub, maupun pilpres. Biaya yang harus dikeluarkan oleh calon terbilang cukup besar, bisa mencapai puluhan, dan bahkan hingga ratusan juta rupiah. Saya sendiri tidak tahu pasti, tapi dari apa yang pernah saya dengar dari sumber yang saya percaya, untuk maju menjadi calon kepala desa kira-kira biayanya tak terjangkau oleh masyarakat awam yang uangnya pas-pasan alias tak punya modal.

Biaya pendaftaran, kampanye, pelantikan yang besar membuat banyak orang berfikir ulang untuk maju mencalonkan diri jadi kepala desa. Imbasnya pada niatan masyarakat yang enggan untuk maju menjadi calon karena besarnya biaya, oleh karenanya sering terdengar adanya kekecewaan dari calon kepala desa yang kalah. Gugat menggugat sudah menjadi hal yang umum pasca hasil pilkades di umumkan, demo atas ktidak-puasan hasil pilkades juga biasa, bahkan tindak anarkis pasca pilkades juga sering terjadi, dan sedikit banyak saya menyimpulkan bahwa modal yang begitu besar yang menjadi pemicunya.

Untuk saat ini, tak jarang kita menemukan hanya ada satu calon saja yang maju ke ajang pemilihan calon kepala desa. Hal ini bisa dikarenakan minimnya sumber daya manusia, atau bisa juga karena besarnya biaya. Untuk kasus calon tunggal biasanya nanti dalam pemilihan lawannya adalah 'kotak kosong', dan ini malah dianggap 'menakutkan', karena bisa saja banyak yang memilih 'kotak kosong' daripada memilih calon tersebut.

Sudah ada bukti bahwa calon tunggal kalah oleh 'kotak kosong', oleh karena itu sering terjadi ketakutan dan kekhawatiran dari calon tunggal, dan akhirnya butuh sebuah 'strategi' untuk menghindari kekalahan. Saat ini sudah banyak calon kepala desa yang merupakan pasangan suami istri, sudah bisa ditebak, mungkin saja hal ini untuk menghindari lawan kotak kosong. Mungkin terkesan aneh, saya pun heran saat pertama membaca sebuah baliho sepasang suami istri yang menjadi calon kades, namun ini adalah sebuah tren baru, dan inilah kenyataannya.

Demokrasi dalam pemilihan kepala desa mungkin saja hanya sebuah bungkus yang bila dibuka isinya tak lebih dari 'adu kekuatan' dukungan dan finansial. Seperti apa yang dikatakan oleh saudara saya dalam candaannya: "untuk mereka yang ingin maju jadi calon kepala desa, pasti jual tanah atau barang berharga lainnya". Entahlah, bisa benar dan bisa juga keliru apa yang dikatakan saudara saya tersebut.

Apa yang saya gambarkan diatas hanyalah sebuah contoh yang perlakuannya berbeda antara wilayah satu dengan yang lainnya. Saya tidak menyama-ratakan proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa antara wilayah satu dengan yang lainnya. Saya yakin dan percaya masih banyak proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa yang berlangsung baik dan tidak membutuhkan uang banyak. Jadi, tidak ada salahnya berandai-andai bisa jadi kepala desa tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak. Bisa?.
Pilkades: Antara Uang Dan Demokrasi 4.5 5 Sukadi March 25, 2013 Pemilihan kepala desa atau yang biasa disebut dengan Pilkades merupakan ajang pesta demokrasi ditin...


13 comments:

  1. Untuk maju dalam pilkades butuh biaya besar, padahal masa jabatannya kades hanya 6 tahun dan hanya dapat tanah bengkok, kalau dikalkulasi, kira-kira bisa balik tidak ya modalnya? hehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. Barangkali mereka yang maju dalam pilkades sudah memperhitungkan semuanya, kalau misalnya banyak tidak baiknya, saya kira tak akan mau mengeluarkan uang banyak :D

      Delete
  2. di jakarta tidak ada pilkades, jadinya saya tidak pernah tau bagaimana meriahnya. Tapi di tingkat RT dan RW, pemilihan ketuanya juga seru.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sekarang pun juga sudah banyak model pemilihan ketua RT/RW yang juga melibatkan masyarakat secara langsung, semodel dengan pilkades

      Delete
  3. Dalam praktiknya, demokrasi dan uang tidak dapat dipisahkan. Pada level desa sekalipun. Faktanya, sekedar pilkades untuk masa jabatan 6 tahunpun dan hanya mendapatkan sawah bengkok yang tak seberapa, harus habis ratusan juta.

    Pemilihnya juga, jika tidak ada uang saku mereka tidak mau berangkat ke tps. Dalihnya sebagai uang ganti tidak kerja sehari.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Benar sekali, Pak. Mungkin itulah salah satu penyebab kenapa Indonesia tidak semakin baik namun semakin terpuruk.

      Delete
  4. jadi kepala desa aja berebut, tapi jadi imam sholat pada malas :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Entahlah mas, mungkin sudut pandangnya sudah berbeda. :(

      Delete
  5. kayaknya agak susah tanpa uang alias ga bisa, sistem nya yg ada menuntut hal semacam itu. bahkan calon tunggal pun bisa "kalah". Klo di desa saya barangkali juga pilkades tercampur dengan "politik uang", barangkali. Tapi yg jelas hingar bingarnya mungkin ga serame di kota2 besar :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sebenarnya bisa, asalkan semuanya niat, tapi kalau sekarang sepertinya banyak yang tidak niat makanya jadinya seperti sekarang ini.. :(

      Delete
  6. ditempat saya belum genap seminggu, tepatnya pada hari selala kemarin ada pemilihan kepala desa, hemmm
    apa yang di ulas pak Sukadi memang benar apa adanya haha
    keren dah

    oh iya, dan in menandakan bahwa otak manusia itu memiliki pemikiran yang hampir sama ya ternyata hehehe
    seperti ketika kita masih SD suka menggambar gunung dengan jalan ditengahnya plus sawah dan rumah kecil di tengahnya, dan tak lupa juga gambar burung dan awan plus pohon di pinggir jalan dan di sudut gunung.
    hayooo masih inget gak pak??
    hahahahahahaha

    ReplyDelete
  7. Kalau dari sudut pandang saya, demokrasi di Indonesia tidak jauh-jauh dari yang namanya uang, meskipun tidak semua :)

    ReplyDelete
  8. Demokrasi cuma menangin pihak 'yang paling banyak', itupun belum tentu 'yang paling banyak' itu yang orang-orang yang 'benar'.

    ReplyDelete